PENAJAM – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memandang data terbaru angka kemiskinan sebagai tantangan moral dan strategis yang harus segera dijawab. Di tengah deru pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), MUI PPU menegaskan perannya dalam memperkuat fondasi ekonomi umat agar masyarakat lokal tidak hanya menjadi saksi sejarah, melainkan subjek utama pembangunan.
Potret Realitas: Penurunan yang Memerlukan Akselerasi
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tren penurunan angka kemiskinan di PPU yang cukup positif. Persentase penduduk miskin yang pada tahun 2015 berada di angka 7,92%, telah turun menjadi 6,69% per November 2024. Hingga awal 2026, jumlah penduduk miskin di PPU tercatat sebanyak 9,34 ribu jiwa, angka yang relatif rendah jika dibandingkan dengan kabupaten tetangga seperti Kutai Kartanegara (54,99 ribu jiwa) atau Paser (24,05 ribu jiwa).
Namun, tantangan nyata masih terlihat pada data kemiskinan ekstrem. Sekitar 1.801 warga di PPU masih tergolong miskin ekstrem, yang menjadi fokus utama dalam pilar “Penggerak Ekonomi” MUI PPU.
Strategi MUI: Melampaui Bantuan Karitatif
Menanggapi tantangan episentrum ekonomi dan politik IKN, MUI PPU mengusung model intervensi strategis:
- Sertifikasi Halal UMKM (SIHALAL): Sejak 2022, MUI telah mendampingi lebih dari 800 UMKM guna memastikan produk lokal mampu bersaing di pasar logistik IKN. Ini adalah upaya nyata meningkatkan pendapatan masyarakat miskin melalui formalisasi ekonomi.
- Mitigasi Konflik Agraria: Di tengah lonjakan harga tanah dan potensi penggusuran, MUI menerbitkan tausiyah strategis agar masyarakat tidak impulsif menjual aset lahan mereka, melainkan mengelolanya sebagai basis kemandirian ekonomi.
- Literasi Digital & Karakter: Membekali kader muda dengan keterampilan digital untuk mengisi pasar kerja baru di IKN, sekaligus menjaga integritas moral agar tidak tergerus arus metropolitan global.
MUI PPU memposisikan diri sebagai mitra strategis (shodiqul hukumah) untuk memastikan kebijakan tersebut tepat sasaran dengan menggunakan legitimasi moral ulama dalam mengawal distribusi bantuan dan pemberdayaan.
“Pembangunan fisik IKN yang megah harus sejalan dengan pembangunan jiwa dan perut masyarakatnya,” ujar visi MUI PPU. Melalui keseimbangan antara akal (intelektualitas ekonomi) dan wahyu (etika distribusi), MUI PPU berkomitmen menjaga agar masyarakat Penajam tetap berdaya di rumahnya sendiri.